Artikel

Rabu, 3 Juni 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan. menyelenggarakan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Balai Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Berupa sosialisasi tentang pentingnya manfaat konsumsi ikan sejak dini dan penyerahan paket gemarikan sebanyak 150 buah berisi produk olahan ikan antara lain makan siang menu ikan, bandeng presto, ikan krispi dan kerupuk ikan. Desa Tambakroto merupakan Desa dengan angka prevalensi stunting yg cukup tinggi di Kabupaten Pekalongan yaitu sebesar 16,11% dan akses terhadap konsumsi produk-produk perikanan yang rendah, hal ini menjadi dasar dalam penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan gemarikan. 

Hadir  dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo, S.P., M.A.P., Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bapak Burhan Arifin S.Pi., Kepala Desa Tambakroto Adik Murdoko, dan Ibu Jumiati Abduh Gazali selaku Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Pekalongan. 

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo, S.P., M.A.P. menyampaikan bahwa ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung asam lemak yang baik berupa omega 3 dan omega 6 serta mineral untuk perkembangan otak anak sehingga dengan konsumsi ikan sejak dini diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan anak sebagai generasi penerus masa depan. Protein pada ikan juga dinilai efektif dalam pencegahan stunting. Beliau juga mendorong peningkatan usaha budidaya ikan di Desa Tambakroto untuk mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ikan segar sehari-hari.

Tujuan kegiatan Gemarikan adalah meningkatkan kegemaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan terutama produk-produk hasil perikanan lokal Kabupaten Pekalongan seperti ikan lele, ikan nila, ikan bandeng, ikan pindang dan lain-lain. Sebagaimana diketahui Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) di Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 19,70 kg/kapita/tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,31  kg/kapita/tahun namun lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi ikan nasional sebesar 26,04 kg/kapita/tahun.

Melalui kegiatan gemarikan ini diharapkan ibu-ibu dapat menyajikan menu ikan pada hidangan sehari-hari kepada anak-anaknya sejak dini sehingga proses tumbuh kembang dan kecerdasan otak anak-anak dapat ditingkatkan serta angka stunting di Kabupaten Pekalongan dapat ditekan serendah mungkin.

Jumat, 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat pekerja rentan. Sebanyak 485 nelayan di Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026. Program tersebut disampaikan langsung oleh Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, saat penutupan Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan di Aula DKP Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo S.P., M.A.P., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dra. Siti Masruroh, M.Si., Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Widhi Astri Aprillia Nia, serta para nelayan penerima manfaat. Dalam sambutannya, Sukirman mengatakan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan menjadi sangat penting mengingat profesi nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi. Profesi nelayan itu memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap cuaca ekstrem dan insiden di laut. Karena itu perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan terhadap nelayan menjadi hal yang sangat penting kita lakukan,” ujar Sukirman. Ia menyebut program tersebut menjadi bentuk antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan musibah yang dialami nelayan saat bekerja di laut.

“BPJS Ketenagakerjaan menjadi ikhtiar kita. Istilahnya ya ‘sedia payung sebelum hujan’. Agar sesuatu yang tidak kita harapkan, kecelakaan atau musibah, para nelayan sudah siap secara finansial dan keluarga juga tidak mengalami kesusahan yang berlebihan,” katanya. Menurut Sukirman, program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Nelayan cukup membayar iuran mulai Rp16.800 per bulan untuk paket dasar. “Iurannya kan tidak terlalu mahal, Rp16.800, yang secara teknis bisa dipotong dari hasil tangkap ikannya,” jelasnya. Ia menambahkan, manfaat program tersebut telah dirasakan nyata oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Pekalongan.

[Gambar]

Rabu, 20 Mei 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Menghadiri Kegiatan Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Budidaya Perikanan Ramah Lingkungan Kawasan Pesisir Pekalongan Raya adalah sebuah inisiatif strategis untuk menyelamatkan dan mengembangkan sektor perikanan di wilayah pantai utara (pantura) Pekalongan yang terdampak perubahan iklim serta alih fungsi lahan akibat banjir rob. Kegiatan ini di selenggarakan oleh Mercy Corps Indonesia yang melalui program Zyrich Climate Resilience Alliance ( ZCRA ) menginisiasi kegiatan " Pekalongan Lestari ". 

[Gambar]

Gerakan ini berfokus pada kolaborasi lintas wilayah (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan) dengan beberapa poin utama:
1. Restorasi Tambak: Revitalisasi lahan tambak di wilayah pesisir melalui penerapan teknologi akuakultur ramah lingkungan seperti silvofishery (tumpang sari mangrove dan budidaya) serta akuakultur sistem keramba  adaptif.
2. Dukungan Komoditas Air Tawar: Pengalihan fokus budidaya ke arah komoditas air tawar (seperti ikan nila) di lahan terdampak salinitas tinggi untuk menjaga produktivitas petambak.
3. Ekonomi Biru & Technopark: Integrasi kegiatan dari hulu ke hilir berbasis blue economy untuk menciptakan efisiensi pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang terpusat.

[Gambar]

[Gambar]

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pekalongan mengadakan kegiatan bakti sosial di daerah terdampak banjir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (27/01/2026) bertempat di posko pengungsian Sukun, Desa Pacar, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Ibu Rafika Yulian Akbar selaku Ketua DWP Kabupaten Pekalongan bersama perwakilan ketua DWP unsur pelaksana di Kabupaten Pekalongan mengunjungi posko pengungsian dengan dibantu oleh OPD terkait untuk memastikan penyaluran berlangsung secara tepat dan cepat. Pada kegiatan ini, DWP Dinas Kelautan dan Perikanan diwakili oleh Ibu Sri Lestariningsih Edy Prabowo ikut serta dalam kegiatan tersebut.  

Daerah terdampak yang menerima bantuan meliputi Desa Pacar, Desa Karangjompo, Desa Tegaldowo, dan Desa Mulyorejo. Selain pemberian bantuan berupa paket sembako, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan korban banjir, DWP Kabupaten Pekalongan juga turut serta dalam menyediakan kebutuhan pangan melalui keterlibatan dalam pengelolaan dapur umum. Kehadiran dan bantuan dari pengurus serta anggota DWP Kabupaten Pekalongan disambut hangat oleh masyarakat setempat, khususnya ibu-ibu korban banjir. 

[Gambar][Gambar]

Ketua DWP Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian DWP terhadap sesama terutama bagi saudara kita yang tengah menghadapi musibah bencana alam. Beliau berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban dan memberikan semangat untuk bangkit pasca melewati musibah ini. Melalui perannya, DWP berkomitmen untuk hadir bagi masyarakat, menebarkan rasa kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama dan saling menguatkan dalam berbagai kondisi.

Musim penghujan di Kabupaten Pekalongan tahun 2026 ditandai dengan intensitas hujan tinggi yang menyebabkan luapan Sungai Bremi dan Sungai Sengkarang. Debit air yang melampaui kapasitas sungai mengakibatkan genangan di permukiman warga, termasuk Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto. Data BPBD mencatat 8.692 KK terdampak dan lebih dari 2.400 jiwa mengungsi akibat banjir yang terjadi sejak pertengahan Januari 2026.

 Banjir kembali melanda Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat (16/1/2026) sore hingga malam. Dampak banjir cukup signifikan, dengan ratusan rumah warga terendam air dan ratusan warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Hingga Sabtu (17/1/2026), hujan masih mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan dan berpotensi memicu banjir lanjutan. Luapan sungai yang tidak mampu menampung debit air hujan menjadi penyebab utama terjadinya genangan di permukiman warga, terutama di wilayah yang berada di dataran rendah dan bantaran sungai. 

Salah seorang warga terdampak banjir, Ridho (35), warga Desa Mulyorejo, Kec Tirto Kab Pekalongan, mengatakan banjir mulai terjadi sejak Jumat malam. Menurutnya, air naik dengan sangat cepat hingga merendam seluruh permukiman di kampungnya. Hujan deras sejak Jumat sore sampai sekarang.  Air Sungai Bremi dan Sungai Sengkarang juga meluap, membanjiri semuanya. Terendam satu kampung,” kata Ridho saat menuju lokasi. Ia menyebutkan, ketinggian air di rumahnya mencapai lebih dari 0,7 meter dan terus bertambah dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat warga tidak sempat menyelamatkan banyak barang berharga.

Menurut Ridho, warga sempat berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di bagian bawah rumah. Namun, derasnya arus air membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Yang diambil itu barang-barang yang bisa diselamatkan saja, tetapi air bertambah tinggi malam itu. Akhirnya semuanya terendam dan kami tidak bisa menyelamatkan apa-apa, akhirnya mengungsi,” ungkapnya. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Pekalongan menyebut banjir dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi sejak Jumat sore hingga malam. Kondisi tersebut menyebabkan sungai-sungai di wilayah Kab Pekalongan. Banjir di Kab Pekalongan pada bulan Januari ini terjadi karena curah hujan tinggi sejak Jumat sore sampai malam, sehingga sungai tidak bisa menampung debit air yang datang dari hujan dengan intensitas sangat tinggi. Untuk mengantisipasi dampak lanjutan, BPBD telah menyiapkan sejumlah lokasi pengungsian (Gedung Kopindo) , khususnya di wilayah Desa Mulyorejo, Desa Tegaldowo, Desa Karangjompo. 

Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada Senin, 19 Januari 2026. Kunjungan kerja dihadiri oleh 11 orang dari Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang disambut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P. Selain itu, turut mendampingi yaitu Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Kunjungan ini bertujuan untuk Studi tentang Program Unggulan Bidang Perikanan di Kabupaten Pekalongan. Pemaparan program dilakukan oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dan Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang berantusias untuk mempelajari pengelolaan perikanan budidaya air tawar yang bernilai ekonomis di Kabupaten Pekalongan. Adanya kunjungan ini dapat memberikan nilai tambahan bagi Kabupaten Sumedang.

Pengetahuan dan pengalaman praktis dalam mengoptimalkan pengelolaan perikanan budidaya air tawar menjadi poin utama dalam pembahasan kunjungan kali ini dikarenakan Kabupaten Sumedang tidak memiliki wilayah laut, namun memiliki potensi untuk mengembangkan perikanan budidaya air tawar. Sementara itu, Kabupaten Pekalongan memiliki kompetensi dilihat dari ketercapaian target PAD di perikanan budidaya air tawar.

[Gambar]

KAJEN – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo., S.P., M.A.P. beserta seluruh jajarannya, mulai dari Plt Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi hari ini (14/1/2026) menandatangani Pakta Integritas yang diantaranya berisi komitmen untuk pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap; bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel serta menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

[Gambar][Gambar]Penandatanganan tersebut nantinya diikuti secara serentak oleh seluruh PNS, dan PPPK di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan. Penandatanganan pakta integritas dilakukan dalam rangka menciptakan zona pemerintahan yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kegiatan tersebut merupakan wujud dari komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan, bebas dari praktek korupsi dan kolusi di Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menginstruksikan agar APBD TA. 2026 segera dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Edy Prabowo., S.P., M.A.P.  juga mengingatkan agar seluruh PNS di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan agar menguasai tugas pokok dan fungsinya.