WONOKERTO – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nelayan di Aula Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 29 November ini mengusung tema “Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Nelayan dalam Mewujudkan Usaha Perikanan Tangkap yang Aman, Produktif, dan Berkelanjutan”, yang merupakan bagian dari sub-kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala DKP Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P., dengan didampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Chaerun, S.Pi., M.M., serta jajaran narasumber ahli di bidang perikanan dan keselamatan pelayaran.
Dalam sambutannya, Kepala, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo, menekankan pentingnya modernisasi pola pikir dan peningkatan keterampilan bagi para nelayan kecil. Menurutnya, sektor perikanan tangkap saat ini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga regulasi menjaga kelestarian ekosistem laut.
"Melalui bimbingan teknis ini, kita ingin para nelayan kita tidak hanya produktif dalam mencari nafkah, tetapi juga mengutamakan keselamatan kerja (aman) dan tetap menjaga kelestarian lingkungan (berkelanjutan). Profesionalisme nelayan adalah kunci agar usaha perikanan di Kabupaten Pekalongan bisa bersaing dan bertahan dalam jangka panjang," ujar Edy Prabowo.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Chaerun, menambahkan bahwa sub-kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis seputar tata cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengenalan teknologi navigasi sederhana, serta manajemen keuangan usaha tangkap.

Selama kegiatan berlangsung di Aula Desa Pecakaran, para nelayan lokal tampak antusias mengikuti pemaparan materi dari para narasumber. Sesi diskusi interaktif juga membuka ruang bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi di lapangan kepada pihak dinas terkait.
Dengan terlaksananya bimtek ini, berharap iklim usaha perikanan tangkap di wilayah Wonokerto dan sekitarnya semakin sehat, aman, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisi

PEKALONGAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan Pembinaan dan Orientasi Teknis (Bintek) bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan masyarakat pesisir. Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Balai Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, pada Senin-Selasa (26-27/10/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P., dengan didampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Chaerun, S.Pi., M.M.
Dalam sambutannya, Edy Prabowo menekankan pentingnya peran aktif Pokmaswas dan masyarakat pesisir dalam menjaga serta melestarikan sumber daya kelautan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam mengawasi wilayah pesisir dari praktik-praktik ilegal yang dapat merusak ekosistem laut.
"Pokmaswas merupakan perpanjangan tangan kami di lapangan. Melalui bintek ini, kami berharap kapasitas dan pemahaman masyarakat pesisir dalam melakukan pengawasan mandiri semakin meningkat, sehingga kelestarian laut di Kabupaten Pekalongan tetap terjaga untuk generasi mendatang," ujar Edy Prabowo.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Chaerun, S.Pi., M.M., menambahkan bahwa pembinaan ini juga bertujuan untuk membekali peserta dengan tata cara pelaporan yang cepat dan tepat jika menemui indikasi pelanggaran di laut. Materi bintek mencakup pemahaman regulasi perikanan, metode pengawasan berbasis masyarakat, hingga pengenalan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kegiatan bintek yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh puluhan perwakilan nelayan dan tokoh masyarakat pesisir Kecamatan Wonokerto. Melalui edukasi ini, diharapkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan maritim di wilayah Kabupaten Pekalongan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Jawa Tengah menjadi pusat perhatian dalam upaya percepatan gizi masyarakat karena angka konsumsi ikan di Jateng terendah ketiga di Indonesia. Dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (30/9/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE, MM, serta Walikota dan Bupati Se-Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Kesempatan ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo, S.P., M.A.P., yang hadir untuk mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan. Yang untuk mendukung Program-program prioritas meliputi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budi Daya Ikan Darat Tematik, Swasembada Garam Nasional, Budi Daya Ikan Terintegrasi (ISF), Revitalisasi Tambak Pantura, hingga Perluasan Kawasan Konservasi dan Ekonomi Biru

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong penguatan rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir menuju daerah tengah Jawa Tengah, agar masyarakat lebih terbiasa mengonsumsi ikan segar. Menurut Sumarno, masih belum optimalnya konsumsi ikan di Jawa Tengah tidak semata-mata disebabkan persoalan harga maupun ketersediaan. Faktor budaya masyarakat yang elama ini lebih terbiasa mengonsumsi daging dan ayam, turut menjadi tantangan. Sumarno menilai, penguatan rantai distribusi menjadi salah satu kunci untuk mengubah kebiasaan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan pelaku usaha perdagangan, agar ikan hasil tangkapan maupun budidaya dari wilayah pesisir dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah tengah.Padahal, imbuhnya, dari sisi produksi, Jawa Tengah dinilai memiliki potensi perikanan yang besar. Bahkan, sejumlah komoditas ikan seperti nila, masih banyak yang dipasarkan ke luar daerah atau diekspor, meskipun di wilayah penghasilnya sendiri belum seluruhnya terserap untuk konsumsi masyarakat. Karena itu, Pemprov Jateng dan Walikota/Bupati akan mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi ikan.

Dalam Kesempatan ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Murofiq mengatakan, Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut. Karena itu, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu menjadi sumber protein masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi nelayan. Hanif menyebut, konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kilogram per kapita per tahun pada 2029. 

Maka dari itu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, implementasi Perpres nomor 74 tahun 2026 akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah. Salah satu bentuk implementasinya, mengintegrasikan konsumsi ikan dalam program MBG. Menurutnya, ikan dapat menjadi salah satu sumber protein dalam menu MBG yang diberikan kepada masyarakat. Didit menilai, ikan memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber protein, antara lain harga yang relatif lebih terjangkau, kandungan protein yang tinggi, serta ketersediaannya yang luas di Indonesia. Dalam pemaparannya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menegaskan bahwa Gemarikan bukan sekadar kampanye makan ikan biasa, melainkan bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional. Ia memaparkan sejumlah program unggulan dan program prioritas dari Presiden Republik Indonesia yang dirancang untuk mendongkrak daya saing ekonomi nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, dan menunjukkan komitmen kuat lintas sektoral dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait peningkatan angka konsumsi ikan serta pengentasi stunting, serta membantu perekonomian Indonesia agar tumbuh lebih maju. 

PEKALONGAN – Guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan. Kegiatan yang difokuskan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan ini menyasar para pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

Kegiatan bimtek ini dilaksanakan di empat Desa, yaitu Desa Bugangan (Kecamatan Kedungwuni), Desa Api-Api, Desa Wonokerto Kulon, dan Desa Bebel (Kecamatan Wonokerto). Hadir membuka acara secara resmi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo, S.P., M.A.P., yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Pekalongan Burhan Arif, S.Pi.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa melimpahnya potensi perikanan daerah harus diimbangi dengan inovasi produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. "Melalui diversifikasi ini, kita ingin pelaku usaha mikro tidak hanya menjual ikan segar atau olahan yang itu-itu saja, tetapi mampu berkreasi membuat produk turunan yang lebih bervariasi, higienis, dan diminati pasar modern," ujarnya. 

Selama kegiatan, para peserta yang didominasi oleh pelaku usaha skala mikro dan kecil mendapatkan pemaparan teori serta praktik langsung pembuatan aneka olahan ikan. Selain teknik pengolahan, bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga higienitas, sanitasi, serta standar keamanan pangan guna menjamin mutu produk hingga ke tangan konsumen.

Dengan adanya bimtek ini, diharapkan kreativitas masyarakat pengolah ikan di Kecamatan Kedungwuni dan Wonokerto terus meningkat, sehingga mampu memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat ketahanan ekonomi sektor perikanan Kabupaten Pekalongan

PEKALONGAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul, S.IP., M.AP., melakukan kunjungan kerja lapangan untuk melihat langsung perkembangan (progres) fisik program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Jum’at (25/09/2026). Kunjungan kerja ini difokuskan di dua titik lokasi strategis pesisir, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wonokerto dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jambean.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Ketua DPRD didampingi langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P., serta Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Parlinggoman Tampubolon, S.Pi., M.Si. Program KNMP merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat guna mendorong penguatan infrastruktur perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta modernisasi sarana prasarana nelayan lokal.

Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi program terintegrasi ini dengan menempatkan TPI Wonokerto dan TPI Jambean sebagai KNMP Penyangga (kawasan pendukung).  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul, menyampaikan bahwa peninjauan ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis yang direncanakan.

"Kami ingin memastikan seluruh fasilitas penunjang yang dibangun melalui program KNMP ini benar-benar berjalan optimal. TPI Wonokerto dan TPI Jambean memegang peranan krusial bagi perputaran ekonomi nelayan di Kabupaten Pekalongan. Sinergi antara legislatif, eksekutif daerah melalui DKP, serta instansi vertikal seperti PPN Pekalongan sangat dibutuhkan untuk mengawal kesuksesan proyek ini," ujar Sumar Rosul di sela-sela peninjauan lapangan. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P. menjelaskan bahwa intervensi pembangunan fisik KNMP di dua lokasi ini mencakup berbagai peningkatan utilitas pelelangan, perbaikan tata ruang pesisir, hingga penyediaan fasilitas pendingin (cold storage) dan pabrik es guna menjaga stabilitas mutu hasil tangkapan nelayan. 

Sementara itu, Kepala PPN Pekalongan Parlinggoman Tampubolon menyatakan kesiapan jajarannya, termasuk kesiapan para Tenaga Teknis Pengendali Konstruksi yang diterjunkan untuk memastikan kualitas pembangunan KNMP di wilayah Kabupaten Pekalongan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Melalui integrasi fasilitas modern antara TPI Wonokerto dan TPI Jambean sebagai KNMP Penyangga (kawasan pendukung), hasil tangkapan para nelayan lokal diharapkan memiliki nilai tambah yang lebih kompetitif dan mampu meminimalisir risiko anjloknya harga komoditas laut saat musim panen melimpah.

Pekalongan – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyerahan Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada Siti Rozanah, S.Pi. sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P. sebagai wujud penghargaan institusi terhadap pegawai yang telah menunjukkan profesionalisme, integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pemberian penghargaan ini menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya kerja yang positif di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan. Selain sebagai bentuk pengakuan atas prestasi yang telah diraih, penghargaan ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran. Oleh karena itu, penghargaan kepada pegawai berkinerja terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pegawai lainnya untuk terus memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan diraihnya penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Pelayanan Publik Tahun 2025, Siti Rozanah, S.Pi. diharapkan dapat terus mempertahankan semangat pengabdian, meningkatkan profesionalisme, serta menjadi teladan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan.

Selamat kepada Siti Rozanah, S.Pi. atas penghargaan yang diraih. Semoga prestasi ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

WONOKERTO – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nelayan di Aula Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 29 November ini mengusung tema “Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Nelayan dalam Mewujudkan Usaha Perikanan Tangkap yang Aman, Produktif, dan Berkelanjutan”, yang merupakan bagian dari sub-kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala DKP Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P., dengan didampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Chaerun, S.Pi., M.M., serta jajaran narasumber ahli di bidang perikanan dan keselamatan pelayaran.
Dalam sambutannya, Kepala, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo, menekankan pentingnya modernisasi pola pikir dan peningkatan keterampilan bagi para nelayan kecil. Menurutnya, sektor perikanan tangkap saat ini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga regulasi menjaga kelestarian ekosistem laut.
"Melalui bimbingan teknis ini, kita ingin para nelayan kita tidak hanya produktif dalam mencari nafkah, tetapi juga mengutamakan keselamatan kerja (aman) dan tetap menjaga kelestarian lingkungan (berkelanjutan). Profesionalisme nelayan adalah kunci agar usaha perikanan di Kabupaten Pekalongan bisa bersaing dan bertahan dalam jangka panjang," ujar Edy Prabowo.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Chaerun, menambahkan bahwa sub-kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis seputar tata cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pengenalan teknologi navigasi sederhana, serta manajemen keuangan usaha tangkap.

Selama kegiatan berlangsung di Aula Desa Pecakaran, para nelayan lokal tampak antusias mengikuti pemaparan materi dari para narasumber. Sesi diskusi interaktif juga membuka ruang bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi di lapangan kepada pihak dinas terkait.
Dengan terlaksananya bimtek ini, berharap iklim usaha perikanan tangkap di wilayah Wonokerto dan sekitarnya semakin sehat, aman, serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisi

PEKALONGAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan Pembinaan dan Orientasi Teknis (Bintek) bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan masyarakat pesisir. Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Balai Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, pada Senin-Selasa (26-27/10/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P., dengan didampingi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Chaerun, S.Pi., M.M.
Dalam sambutannya, Edy Prabowo menekankan pentingnya peran aktif Pokmaswas dan masyarakat pesisir dalam menjaga serta melestarikan sumber daya kelautan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam mengawasi wilayah pesisir dari praktik-praktik ilegal yang dapat merusak ekosistem laut.
"Pokmaswas merupakan perpanjangan tangan kami di lapangan. Melalui bintek ini, kami berharap kapasitas dan pemahaman masyarakat pesisir dalam melakukan pengawasan mandiri semakin meningkat, sehingga kelestarian laut di Kabupaten Pekalongan tetap terjaga untuk generasi mendatang," ujar Edy Prabowo.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Chaerun, S.Pi., M.M., menambahkan bahwa pembinaan ini juga bertujuan untuk membekali peserta dengan tata cara pelaporan yang cepat dan tepat jika menemui indikasi pelanggaran di laut. Materi bintek mencakup pemahaman regulasi perikanan, metode pengawasan berbasis masyarakat, hingga pengenalan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kegiatan bintek yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh puluhan perwakilan nelayan dan tokoh masyarakat pesisir Kecamatan Wonokerto. Melalui edukasi ini, diharapkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan maritim di wilayah Kabupaten Pekalongan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Jawa Tengah menjadi pusat perhatian dalam upaya percepatan gizi masyarakat karena angka konsumsi ikan di Jateng terendah ketiga di Indonesia. Dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (30/9/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, SE, MM, serta Walikota dan Bupati Se-Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Kesempatan ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo, S.P., M.A.P., yang hadir untuk mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan. Yang untuk mendukung Program-program prioritas meliputi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budi Daya Ikan Darat Tematik, Swasembada Garam Nasional, Budi Daya Ikan Terintegrasi (ISF), Revitalisasi Tambak Pantura, hingga Perluasan Kawasan Konservasi dan Ekonomi Biru

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong penguatan rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir menuju daerah tengah Jawa Tengah, agar masyarakat lebih terbiasa mengonsumsi ikan segar. Menurut Sumarno, masih belum optimalnya konsumsi ikan di Jawa Tengah tidak semata-mata disebabkan persoalan harga maupun ketersediaan. Faktor budaya masyarakat yang elama ini lebih terbiasa mengonsumsi daging dan ayam, turut menjadi tantangan. Sumarno menilai, penguatan rantai distribusi menjadi salah satu kunci untuk mengubah kebiasaan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan pelaku usaha perdagangan, agar ikan hasil tangkapan maupun budidaya dari wilayah pesisir dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah tengah.Padahal, imbuhnya, dari sisi produksi, Jawa Tengah dinilai memiliki potensi perikanan yang besar. Bahkan, sejumlah komoditas ikan seperti nila, masih banyak yang dipasarkan ke luar daerah atau diekspor, meskipun di wilayah penghasilnya sendiri belum seluruhnya terserap untuk konsumsi masyarakat. Karena itu, Pemprov Jateng dan Walikota/Bupati akan mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi ikan.

Dalam Kesempatan ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Murofiq mengatakan, Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan laut. Karena itu, peningkatan konsumsi ikan diharapkan mampu menjadi sumber protein masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi nelayan. Hanif menyebut, konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kilogram per kapita per tahun pada 2029. 

Maka dari itu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, implementasi Perpres nomor 74 tahun 2026 akan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah. Salah satu bentuk implementasinya, mengintegrasikan konsumsi ikan dalam program MBG. Menurutnya, ikan dapat menjadi salah satu sumber protein dalam menu MBG yang diberikan kepada masyarakat. Didit menilai, ikan memiliki sejumlah keunggulan sebagai sumber protein, antara lain harga yang relatif lebih terjangkau, kandungan protein yang tinggi, serta ketersediaannya yang luas di Indonesia. Dalam pemaparannya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menegaskan bahwa Gemarikan bukan sekadar kampanye makan ikan biasa, melainkan bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional. Ia memaparkan sejumlah program unggulan dan program prioritas dari Presiden Republik Indonesia yang dirancang untuk mendongkrak daya saing ekonomi nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, dan menunjukkan komitmen kuat lintas sektoral dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait peningkatan angka konsumsi ikan serta pengentasi stunting, serta membantu perekonomian Indonesia agar tumbuh lebih maju. 

PEKALONGAN – Guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan. Kegiatan yang difokuskan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan ini menyasar para pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

Kegiatan bimtek ini dilaksanakan di empat Desa, yaitu Desa Bugangan (Kecamatan Kedungwuni), Desa Api-Api, Desa Wonokerto Kulon, dan Desa Bebel (Kecamatan Wonokerto). Hadir membuka acara secara resmi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo, S.P., M.A.P., yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Pekalongan Burhan Arif, S.Pi.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa melimpahnya potensi perikanan daerah harus diimbangi dengan inovasi produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. "Melalui diversifikasi ini, kita ingin pelaku usaha mikro tidak hanya menjual ikan segar atau olahan yang itu-itu saja, tetapi mampu berkreasi membuat produk turunan yang lebih bervariasi, higienis, dan diminati pasar modern," ujarnya. 

Selama kegiatan, para peserta yang didominasi oleh pelaku usaha skala mikro dan kecil mendapatkan pemaparan teori serta praktik langsung pembuatan aneka olahan ikan. Selain teknik pengolahan, bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga higienitas, sanitasi, serta standar keamanan pangan guna menjamin mutu produk hingga ke tangan konsumen.

Dengan adanya bimtek ini, diharapkan kreativitas masyarakat pengolah ikan di Kecamatan Kedungwuni dan Wonokerto terus meningkat, sehingga mampu memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat ketahanan ekonomi sektor perikanan Kabupaten Pekalongan

PEKALONGAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul, S.IP., M.AP., melakukan kunjungan kerja lapangan untuk melihat langsung perkembangan (progres) fisik program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Jum’at (25/09/2026). Kunjungan kerja ini difokuskan di dua titik lokasi strategis pesisir, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wonokerto dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jambean.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Ketua DPRD didampingi langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P., serta Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Parlinggoman Tampubolon, S.Pi., M.Si. Program KNMP merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat guna mendorong penguatan infrastruktur perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta modernisasi sarana prasarana nelayan lokal.

Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi program terintegrasi ini dengan menempatkan TPI Wonokerto dan TPI Jambean sebagai KNMP Penyangga (kawasan pendukung).  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul, menyampaikan bahwa peninjauan ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis yang direncanakan.

"Kami ingin memastikan seluruh fasilitas penunjang yang dibangun melalui program KNMP ini benar-benar berjalan optimal. TPI Wonokerto dan TPI Jambean memegang peranan krusial bagi perputaran ekonomi nelayan di Kabupaten Pekalongan. Sinergi antara legislatif, eksekutif daerah melalui DKP, serta instansi vertikal seperti PPN Pekalongan sangat dibutuhkan untuk mengawal kesuksesan proyek ini," ujar Sumar Rosul di sela-sela peninjauan lapangan. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P. menjelaskan bahwa intervensi pembangunan fisik KNMP di dua lokasi ini mencakup berbagai peningkatan utilitas pelelangan, perbaikan tata ruang pesisir, hingga penyediaan fasilitas pendingin (cold storage) dan pabrik es guna menjaga stabilitas mutu hasil tangkapan nelayan. 

Sementara itu, Kepala PPN Pekalongan Parlinggoman Tampubolon menyatakan kesiapan jajarannya, termasuk kesiapan para Tenaga Teknis Pengendali Konstruksi yang diterjunkan untuk memastikan kualitas pembangunan KNMP di wilayah Kabupaten Pekalongan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Melalui integrasi fasilitas modern antara TPI Wonokerto dan TPI Jambean sebagai KNMP Penyangga (kawasan pendukung), hasil tangkapan para nelayan lokal diharapkan memiliki nilai tambah yang lebih kompetitif dan mampu meminimalisir risiko anjloknya harga komoditas laut saat musim panen melimpah.

Pekalongan – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan melaksanakan penyerahan Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada Siti Rozanah, S.Pi. sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, komitmen, dan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, Edy Prabowo, S.P., M.A.P. sebagai wujud penghargaan institusi terhadap pegawai yang telah menunjukkan profesionalisme, integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pemberian penghargaan ini menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya kerja yang positif di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan. Selain sebagai bentuk pengakuan atas prestasi yang telah diraih, penghargaan ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran. Oleh karena itu, penghargaan kepada pegawai berkinerja terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pegawai lainnya untuk terus memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan diraihnya penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik Pelaksanaan Pelayanan Publik Tahun 2025, Siti Rozanah, S.Pi. diharapkan dapat terus mempertahankan semangat pengabdian, meningkatkan profesionalisme, serta menjadi teladan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan.

Selamat kepada Siti Rozanah, S.Pi. atas penghargaan yang diraih. Semoga prestasi ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.