Rapat Koordinasi (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan. Acara ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dilanjutkan penyampaian materi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ketua Komisi IV DRR RI dan pemateri lain.
Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sektor Kelautan dan Perikanan, seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pelaksanaan Program Kinerja Prioritas Nasional (PKPN). Rakornas menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Akselerasi PKPN difokuskan pada peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, penguatan kampung nelayan dan sentra perikanan, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi hasil perikanan, serta penguatan sistem logistik dan rantai pasok. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi berbasis protein ikan sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan di tingkat nasional maupun global.
Senin, 8 Juni 2026
Jumat, 17 April 2026
Jumat, 17 April 2026
Jumat, 17 April 2026
Kamis, 16 April 2026
Rakornas juga menjadi forum evaluasi, penyelarasan kebijakan, serta penyusunan strategi percepatan implementasi program prioritas agar mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, efisiensi produksi, hingga peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, akselerasi Program Kinerja Prioritas Nasional di sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak terwujudnya swasembada pangan nasional. Laut yang produktif, perikanan yang maju, dan nelayan serta pembudidaya yang sejahtera merupakan fondasi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaulat di bidang pangan.
Bersama mengakselerasi sektor kelautan dan perikanan, kita wujudkan swasembada pangan nasional untuk Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam Acara ini Kabupaten Pekalongan mengusulkan KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih) di 2 (dua) titik yaitu Kawasan TPI Jambean Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto dan Kawasan TPI Wonokerto Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto dan masih tahap survey dan verifikasi oleh Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk Program Tematik Budidaya secara mandiri Pemerintah Desa mengusulkan proposal melalui google form, berdasarkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pekalongan ada 20 (dua puluh) Desa yang mengusulkan dan masih dalam tahap verifikasi (Desa Sinangohprendeng, Gandarum, Kajongan, Kutorejo, Jagung, Kaibahan, Kalimade, Karanggondang, Sawangan, Langensari, Tajur, Notogiwang, Bebel, Api-Api, Pecakaran, Warulor, Wonokertowetan, Mulyorejo, Wonorejo, Pakumbulan). Diharapkan seluruh daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan tersebut.
Rabu, 3 Juni 2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan. menyelenggarakan Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Balai Desa Tambakroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Berupa sosialisasi tentang pentingnya manfaat konsumsi ikan sejak dini dan penyerahan paket gemarikan sebanyak 150 buah berisi produk olahan ikan antara lain makan siang menu ikan, bandeng presto, ikan krispi dan kerupuk ikan. Desa Tambakroto merupakan Desa dengan angka prevalensi stunting yg cukup tinggi di Kabupaten Pekalongan yaitu sebesar 16,11% dan akses terhadap konsumsi produk-produk perikanan yang rendah, hal ini menjadi dasar dalam penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan gemarikan.
Tujuan kegiatan Gemarikan adalah meningkatkan kegemaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan terutama produk-produk hasil perikanan lokal Kabupaten Pekalongan seperti ikan lele, ikan nila, ikan bandeng, ikan pindang dan lain-lain. Sebagaimana diketahui Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) di Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 19,70 kg/kapita/tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,31 kg/kapita/tahun namun lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi ikan nasional sebesar 26,04 kg/kapita/tahun.
Melalui kegiatan gemarikan ini diharapkan ibu-ibu dapat menyajikan menu ikan pada hidangan sehari-hari kepada anak-anaknya sejak dini sehingga proses tumbuh kembang dan kecerdasan otak anak-anak dapat ditingkatkan serta angka stunting di Kabupaten Pekalongan dapat ditekan serendah mungkin.
Rabu, 3 Juni 2026
Jumat, 22 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Pekalongan kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat pekerja rentan. Sebanyak 485 nelayan di Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026. Program tersebut disampaikan langsung oleh Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, saat penutupan Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan di Aula DKP Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Edy Prabowo S.P., M.A.P., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dra. Siti Masruroh, M.Si., Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Widhi Astri Aprillia Nia, serta para nelayan penerima manfaat. Dalam sambutannya, Sukirman mengatakan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan menjadi sangat penting mengingat profesi nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi. Profesi nelayan itu memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap cuaca ekstrem dan insiden di laut. Karena itu perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan terhadap nelayan menjadi hal yang sangat penting kita lakukan,” ujar Sukirman. Ia menyebut program tersebut menjadi bentuk antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan musibah yang dialami nelayan saat bekerja di laut.
|
“BPJS Ketenagakerjaan menjadi ikhtiar kita. Istilahnya ya ‘sedia payung sebelum hujan’. Agar sesuatu yang tidak kita harapkan, kecelakaan atau musibah, para nelayan sudah siap secara finansial dan keluarga juga tidak mengalami kesusahan yang berlebihan,” katanya. Menurut Sukirman, program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Nelayan cukup membayar iuran mulai Rp16.800 per bulan untuk paket dasar. “Iurannya kan tidak terlalu mahal, Rp16.800, yang secara teknis bisa dipotong dari hasil tangkap ikannya,” jelasnya. Ia menambahkan, manfaat program tersebut telah dirasakan nyata oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Pekalongan.
| [Gambar] | [Gambar] |
Jumat, 22 Mei 2026
[Gambar]
Rabu, 20 Mei 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Menghadiri Kegiatan Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Budidaya Perikanan Ramah Lingkungan Kawasan Pesisir Pekalongan Raya adalah sebuah inisiatif strategis untuk menyelamatkan dan mengembangkan sektor perikanan di wilayah pantai utara (pantura) Pekalongan yang terdampak perubahan iklim serta alih fungsi lahan akibat banjir rob. Kegiatan ini di selenggarakan oleh Mercy Corps Indonesia yang melalui program Zyrich Climate Resilience Alliance ( ZCRA ) menginisiasi kegiatan " Pekalongan Lestari ".
[Gambar]
Gerakan ini berfokus pada kolaborasi lintas wilayah (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan) dengan beberapa poin utama:
1. Restorasi Tambak: Revitalisasi lahan tambak di wilayah pesisir melalui penerapan teknologi akuakultur ramah lingkungan seperti silvofishery (tumpang sari mangrove dan budidaya) serta akuakultur sistem keramba adaptif.
2. Dukungan Komoditas Air Tawar: Pengalihan fokus budidaya ke arah komoditas air tawar (seperti ikan nila) di lahan terdampak salinitas tinggi untuk menjaga produktivitas petambak.
3. Ekonomi Biru & Technopark: Integrasi kegiatan dari hulu ke hilir berbasis blue economy untuk menciptakan efisiensi pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang terpusat.
[Gambar]
Kamis, 21 Mei 2026
Kamis, 16 April 2026