Artikel

Jum’at, 14 Maret 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan berpartisipasi pada kegiatan Gerakan Pangan Murah Kolaborasi dan Sinergitas lintas sektor Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Rangka Bulan Suci Ramadhan dan Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Kajen yang dihadiri oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Bapak M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si.

[Gambar] [Gambar]

Produk yang ditampilkan berupa Ikan segar dan ikan olahan dari kelompok binaan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dijual di bawah harga pasaran antara lain ikan lele, udang, cumi, kepiting, ikan asin, bandeng presto dan lain-lain. Sebagai contoh harga ikan lele yang dijual Rp.20.000,- sedangkan harga normal dipasaran Rp.25.000 – Rp.27.000. 

[Gambar]

Pada kegiatan ini juga disediakan paket sembako hemat seharga Rp.83.000,- yang berisi beras SPHP sebanyak 5 kg, gula pasir sebanyak 1 kg dan minyak goreng sebanyak 1 liter. Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus menjaga inflasi supaya tetap terkendali.

 [Gambar]

[Gambar]

Paguyuban Mina Rukun Santoo pada hari Rabu, 12 Februari 2025 mulai melakukan penanaman mangrove di sepanjang tambak sisi utara tanggul penahan rob. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Bintari selaku LSM/LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Paguyuban mina Rukun Santoso merupakan salah satu gabungan kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kecamatan Wonokerto dan telah terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan sebagai kelompok yang aktif dan berbadan hukum.

[Gambar]

[Gambar] 

Mangrove merupakan jenis tumbuhan yang umumnya ditemukan tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir serta dapat beradaptasi dengan air asin yang berkadar garam tinggi. Tujuan dari penanaman mangrove ini adalah untuk merehabilitasi kondisi hutan mangrove yang ada di Kawasan tambak Wonokerto sehingga dapat berfungsi sebagai tempat pembibitan biota/ekosistem air payau dan juga dapat digunakan sebagai penghalang penahan rob dan abrasi.

[Gambar]

Target Kegiatan penanaman mangrove ini adalah sejumlah 6500 pohon yang ditanam di sepanjang tambak sisi utara tanggul kontainer rob ( long storage ) Kecamatan Wonokerto mulai dari Pecakaran sampai Desa Tratebang dengan total panjang 3,22 Kilometer, (Penyuluh Perikanan).

Pada hari ini Rabu, 11 Desember 2024 bertempat di Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Mengadakan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya ikan dan Pengolah Pemasar Ikan yang dihadiri oleh Kepala DInas, Kepala BIdang Perikanan Tangkap dan dari pihak dari BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Pekalongan.

[Gambar]

BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui 5 Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

[Gambar]

Pada acara ini pihak BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan penerima jaminan sosial untuk pelaku usaha perikanan adalah Bukan Penerima Upah (BPU).

[Gambar]

Manfaat Bukan Penerima Upah

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

1. Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :
   1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
   2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
   3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
   4. Perawatan intensif;
   5. Penunjang diagnostik;
   6. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
   7. Pelayanan khusus;
2. Alat kesehatan dan implant;
   1. Jasa dokter / medis;
   2. Operasi;
   3. Pelayanan darah;
   4. Rehabilitasi medik;
   5. Perawatan di rumah (homecare) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
      2. Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;
      3. Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
      4. Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
4. Santunan berupa uang meliputi :
   1. Penggantian biaya transportasi dengan rincian :
   2. Transportasi darat, sungai atau danau maksimal sebesar Rp. 000.000,00 (lima juta rupiah);
   3. Transportasi laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
   4. Transportasi udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00; dan
   5. Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
5. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut :
   1. 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
   2. 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
   3. 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.
6. Santunan Cacat, meliputi :
   1. Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan;
   2. Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x 80 x upahsebulan;
   3. Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan.
7. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesarsantunan kematian JKM.
   1. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00.
8. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
   1. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen)dari harga tersebut serta biaya  rehabilitas medik.
   2. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta upiah).
   3. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
   4. Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
9. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut :
   2. Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
   3. Pendidikan SD/sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
   4. Pendidikan SMP/sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
   5. Pendidikan SMA/sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
   6. Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.
   7. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
   8. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
   9. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Jaminan Kematian (JKM)

Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif, terdiri dari :

1. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
4. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut :
      1. Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
      2. Pendidikan SD/sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
      3. Pendidikan SMP/sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
      4. Pendidikan SMA/sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
      5. Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.
   2. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
   3. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
   4. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan menyalurkan bantuan benih Ikan Nila kepada Polres Pekalongan. Benih ikan nila tersebut hasil produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Karanganyar yang merupakan salah satu UPTD di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan yang melayani penyediaan benih ikan air tawar.

[Gambar]

Simbolis Penyerahan Bantuan Benih Ikan Nila kepada Polsek Kesesi

Penyaluran bantuan benih ikan nila tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia Dalam Bidang Ketahanan Pangan Polres Pekalongan. Sedangkan penebaran benih ikan nila tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama yaitu pada hari Selasa, 5 November 2024 penebaran benih ikan nila sebanyak 1000 ekor bertempat di kolam milik Polsek Kesesi dan tahap kedua yaitu pada hari Rabu, 13 November 2024 penebaran 1000 ekor benih ikan nila bertempat di kolam milik Polsek Sragi.

 [Gambar]

Foto Bersama Kegiatan Implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia

Dalam Bidang Ketahanan Pangan Polres Pekalongan (Kesesi, 5 November 2024)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut dari Polres Pekalongan yang dalam hal ini direkam oleh Kepala Bagian SDM, Kompol Guntur Tri Harjani, SH yang hadir bersama jajarannya, serta turut hadir juga dari Forkopincam diantaranya dari Kecamatan Kesesi, Polsek Kesesi, Koramil Kesesi, Puskesmas 1 Kesesi, Polsek Sragi, Polsek Bojong dan Polsek Wiradesa.

[Gambar]

Simbolis Penyerahan Bantuan Benih Ikan Nila kepada Polsek Sragi

[Gambar]

Penebaran Benih Ikan Nila di Kolam Polsek Sragi

Dari kegiatan tersebut, diharapkan ikan nila yang dipelihara nantinya dapat memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi akan protein hewani yang bersumber dari ikan serta dapat menjadi wadah khususnya bagi anggota Polres Pekalongan untuk terjun langsung dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengimplementasikan asta cita Presiden Republik Indonesia dalam bidang ketahanan pangan nasional khususnya bidang perikanan.

Jum'at 08 November 2024, Dharma Wanita Persatuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan kembali menyelenggarakan rapat kerja di Aula Kecil Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini merupakan petemuan rutin DWP Dinlutkan dalam rangka penyampaian laporan kerja oleh masing-masing pengurus dan bidang. Rapat kerja ini dihadiri oleh Ibu Sri Lestariningsih Edy Prabowo selaku Ketua DWP Dinlutkan Kabupaten Pekalongan dan para pengurus DWP Dinlutkan Kabupaten Pekalongan serta dr. Ida Sulistiyani, MM selaku pemateri.

  [Gambar]

Rapat kerja dibuka dengan menyampaikan notulen kegiatan mengikuti rapat kerja Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten Tahun 2024 yang disampaikan oleh Ibu Himalia Khusnawati. Acara dilanjut laporan dari Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, dan Bendahara DWP Dinlutkan Kabupaten Pekalongan. Kemudian dilanjut dengan Arahan dari Ketua DWP Dinlutkan Kabupaten Pekalongan Ibu Sri Lestariningsih Edy Prabowo yang menyampaikan agar pertemuan DWP Dinlutkan Kabupaten Pekalongan ini dilaksanakan secara rutin kedepannya dan Bidang-Bidang agar segera menyusun rencana kerja untuk tahun 2025.

[Gambar]

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh dr. Ida Sulistiyani, MM dengan judul Kesehatan Reproduksi Wanita. Dalam pembahasannya dr. Itu menyampaikan kesehatan reproduksi wanita sangat penting dalam mempengaruhi kondisi mental, fisik, serta sosial wanita. Ibu-ibu DWP Dinlutkan Kabupaten Pekalongan diminta agar dapat mengetahui kondisi pada tubuh masing-masing serta lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi keluarga termasuk anak umurnya.
[Gambar] [Gambar]