Penertiban Administrasi dan Pelaporan BBM (solar) Bersubsidi bagi Nelayan sesuai Permen KP No. 13 Tahun 2015

Kajen,  BBM (solar) bersubsidi bagi nelayan saat ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu bahan perbekalan yang utama untuk melaut.  Pada hari senin, 9 Maret 2020 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan mengadakan Rapat Koordinasi BBM (solar) bersubsidi bagi Nelayan sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pembeli jenis bahan bakar minyak tertentu untuk usaha perikanan tangkap.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Moderator Sekretaris Dinlutkan, rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perikanan dan Masyarakat Pesisir Dinlutkan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dinlutkan, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, Pengelola AKR TPI Jambean Kec. Wonokerto dan Pengelola SPDN TPI Wonokerto Kec. Wonokerto.  Dalam arahannya Kepala Dinlutkan menegaskan bahwa penerbitan rekomendasi pembelian dilakukan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, apabila tidak ada P3 (Pelabuhan Perikanan Pantai), maka penerbitan rekomendasi tersebut dilakukan oleh Kepala Dinlutkan Kab. Pekalongan hal ini sesuai dengan Permen KP no. 13 Tahun 2015.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinlutkan selaku moderator menyampaikan pengelola SPDN dan AKR untuk selalu tertib administrasi dalam pemberian kuota BBM (solar) bersubsidi baik yang dibutuhkan maupun yang diberikan kepada nelayan sesuai yang tertera di rekomendasi.

Hasil dari rapat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Penerbitan surat rekomendasi BBM (solar) bersubsidi untuk SPDN TPI Wonokerto oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
  2. Penerbitan surat rekomendasi BBM (solar) bersubsidi untuk AKR TPI Jambean oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pekalongan;
  3. Nelayan yang membeli solar bersubsidi harus tercantum di rekomendasi BBM bersubsidi sesuai wilayah pada masing-masing TPI, dengan kuota pembelian dalam satu bulan;
  4. Disetiap stasiun BMM bersubsidi di wilayah TPI harus ada Papan Pengumuman yang sesuai dengan Permen KP No.13 Tahun 2015;
  5. Setiap Pengelola baik SPDN atau AKR harus tertib adminstrasi sesuai Permen KP No. 13 Tahun 2015 dan Melaporkan hasil penjualan sesuai kuota yang telah terjual ke P3 wonokerto dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pekalongan tembusan ke Bupati Pekalongan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

(Bidang Perikanan Tangkap dan Masyarakat Pesisir – Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *