Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Senin, 10 Februari 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan melaksanakan apel pagi dalam rangka acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020. Apel dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Drs. Sirhan dan diikuti oleh 51 peserta yang terdiri dari 38 PNS, 7 Penyuluh Perikanan Bantu KKP, 6 orang tenaga Outsourscing.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan membacakan sambutan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi,SH.,M.Si. Dalam sambutannya, Bupati Pekalongan menyampaikan bahwa akan ada pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan diantaranya dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.

Bupati juga berpesan kepada Pimpinan OPD beserta seluruh jajarannya, untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui:

  1. Pelaksanaan Manajemen Perubahan, antara lain dengan membangun komitmen membangun integritas, melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.
  2. Penataan Tata Laksana, antara lain meningkatkan kinerja, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas, serta keterbukaan informasi publik.
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM, antara lain dengan meningkatkan disiplin dan profesionalisme SDM Aparatur.
  4. Penguatan akuntabilitas, antara lain dengan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas / pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
  5. Penguatan Pengawasan, antara lain dengan meningkatkan penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), Pengendalian Gratifikasi, dan membuka kanal-kanal pengaduan masyarakat, serta penyampaian LHKPN/LHKASN.
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, antara lain dengan penerapan SOP dan standar pelayanan, membangun budaya pelayanan prima serta melakukan survey kepuasan masyarakat.

Seusai pembacaan sambutan Bupati Pekalongan, dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang ditandai dengan penandatanganan pada banner dukungan pembangunan zona integritas.

(Sekretariat) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *